Proyek food estate tidak boleh berkontribusi terhadap deforestasi: para ahli

Pemerintah Indonesia tahun lalu mulai mengembangkan proyek food estate di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan ketahanan dan ketahanan pangan nasional di tengah pandemi COVID-19.

Meski saat ini tersebar di lahan seluas 30 ribu hektar, luas food estate tersebut akan diperpanjang selama dua tahun ke depan.

Kini, proyek food estate telah merambah ke beberapa daerah lain seperti Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Selatan, Papua, dan Riau.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Februari 2021 meninjau pelaksanaan proyek food estate di Kabupaten Sumba Tengah, NTT. Saat ini tersebar di lima ribu hektare yang terdiri dari tiga ribu hektare sawah dan dua ribu hektare ladang jagung, perkebunan itu nantinya akan diperluas menjadi 10 ribu hektare yang terdiri dari 5.600 hektare sawah dan 4.400 hektare ladang jagung.

Dalam kunjungannya, Jokowi optimistis food estate akan mendorong petani padi di Sumba Tengah untuk memanen padi dua kali setahun, serta jagung dan kedelai setahun sekali.

Sesuai data yang saya terima, 34 persen penduduk Sumba Tengah hidup dalam kemiskinan dan petani hanya memanen padi setahun sekali. Kami ingin mereka panen padi dua kali setahun dan jagung atau kedelai setahun sekali, kata Widodo.

Untuk meningkatkan sistem irigasi pertanian, pemerintah telah membangun sejumlah waduk dan bendungan di NTT, provinsi gersang yang sering mengalami kekurangan air.

Sebelumnya, pada 11 Februari 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi Taman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) yang saat ini sedang dikembangkan dan akan menjadi bagian dari food estate seluas dua ribu ha. Proyek di Kabupaten Pollung, Sumatera Utara, untuk lebih lengkapnya kunjungi juga berita bisnis terbaru untuk mendapatkan berita-berita menarik lainnya.

Indonesia memiliki 30 ribu spesies herbal, oleh karena itu Presiden membidik pusat penelitian herbal kelas dunia (di sini), yang saat ini sedang kita kembangkan bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan lima universitas yang dipimpin oleh IT. Del, kata menteri.

Fasilitas penunjang TSTH2 juga akan dibangun di kawasan tersebut antara lain laboratorium, taman koleksi, penetasan dan pusat penelitian, silvopasture, wisata alam, wisata buatan, perkantoran, dan akomodasi bagi peneliti serta wisma.

Saya berharap di sini kita bisa menanam benih yang bagus dan unggul, sehingga kita bisa bangga mengatakan benih ini dari Pollung. Untuk itu, diharapkan masyarakat dan pemerintah bisa saling bekerjasama, dan yang terpenting bekerja sama. hati, kata menteri.

Di Provinsi Riau, sekitar 30 ribu hektar telah dialokasikan antara lain untuk proyek food estate penanaman padi dan jagung. Pemprov Riau sudah mengajukan permohonan ke Menteri Pertanian dan mengalokasikan 30 ribu hektare lahan dengan harapan bisa mengembangkan food estate baru, kata Gubernur Riau Syamsuar pada 5 Maret 2021

Ide pengembangan proyek food estate selama tiga tahun menyusul peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bahwa pandemi COVID-19 merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan dan gizi. Ia juga mendesak pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun sistem pangan yang lebih tangguh.

Presiden meminta tiga menteri—Menteri Pertahanan Prabowo Susanto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir—untuk melaksanakan program tersebut, dengan dukungan para menteri lainnya.

Kementerian sedang melaksanakan pembangunan berkelanjutan food estate dan manajemen untuk meningkatkan ketahanan pangan sementara mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan menyediakan lapangan kerja bagi orang-orang yang terkena dampak COVID-19 pandemi, kata menteri Hadimuljono dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2021.

Dia mengutip sebuah sejumlah tantangan dalam pengembangan food estate, antara lain pengelolaan air, ekonomi kerakyatan, lingkungan, kelembagaan, dan pembiayaan.

Lokasi yang diperuntukkan bagi pengembangan masing-masing food estate hadir dengan karakter dan tantangan yang berbeda, ujarnya. Di Kalimantan Tengah, pemerintah sedang merevitalisasi bekas lokasi proyek lahan gambut (PLG) seluas satu juta hektar yang bukan merupakan lahan gambut, melainkan lahan aluvial seluas 165 ribu hektar, kata menteri.

Semua itu membutuhkan pengelolaan air yang sangat detail dan akurat. Di sini kita mengutamakan pengelolaan drainase agar lahan tidak tergenang dan (tanaman) bisa ditanami, jelasnya.

Memang, aspek lingkungan bisa menjadi tantangan dalam membuka lebih banyak lahan pertanian untuk mendukung proyek food estate, yang mungkin membutuhkan jutaan hektar lahan dalam waktu tiga tahun.

Oleh karena itu, Prof Rizaldi Boer, pakar mitigasi perubahan iklim dari Institut Pertanian Bogor (IPB), mendesak pemerintah untuk menghindari deforestasi dengan membuka lahan pertanian baru dan fokus pada lahan yang tidak produktif dan terlantar untuk proyek food estate.

Hutan berkontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi gas. Oleh karena itu, proyek tersebut harus menghindari deforestasi agar tidak berdampak pada target pemerintah untuk mengurangi emisi gas 29 persen melalui upaya sendiri, atau 41 persen dengan dukungan internasional, pada tahun 2030, kata Boer.

Tidak boleh ada konversi hutan untuk proyek food estate, karena saat ini Indonesia memiliki 30.107.242 hektar lahan yang dikategorikan tidak produktif dan terlantar, termasuk yang berada di dalam wilayah konsesi hutan dan penggunaan lain (APL), katanya dalam diskusi tentang dampak dari proyek food estate di kawasan hutan dan lahan gambut pada 24 Februari 2021.

Luas lahan yang tidak terpakai dan tidak produktif sangat luas, jadi mengapa kita harus mencari (lahan baru untuk bertani) di hutan? tanya Prof Boer yang juga direktur eksekutif Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific (CCROM-SEAP) di IPB University.

Dalam diskusi tersebut, Yayasan Madani Berkelanjutan, sebuah LSM lingkungan, mengungkapkan hasil studinya yang menemukan bahwa 92 persen dari area minat food estate (AOI) seluas 3,69 juta hektar di empat provinsi — Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan , dan Papua — berada di dalam kawasan hutan.

Berdasarkan kajian LSM tersebut, sekitar 1,38 juta hektare lahan hutan dan 1,4 juta hektare lahan gambut berpotensi hilang di empat provinsi tersebut.

Oleh karena itu, knowledge management manager yayasan, Anggalia Putri, mendesak pemerintah untuk mengecualikan hutan, ekosistem lahan gambut, dan kawasan tanah ulayat tradisional dari perencanaan food estate.

Demi konsistensi komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca, pemerintah harus menghindari konversi hutan dan lahan gambut, katanya.

Keprihatinan serupa diungkapkan LSM lain, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), di Tulungagung, Jawa Timur pada 9 Maret 2021.

Muhammad Ichwan, aktivis dari JPIK, memperkirakan saat ini ancaman laju deforestasi akan terus meningkat. , menyusul terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Permen-LHK Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perkebunan Pangan, yang akan membuka ruang untuk pembukaan lahan secara besar-besaran, termasuk di kawasan hutan lindung, sehingga diperkirakan potensi kerugiannya mencapai satu juta kubik. meter dari log.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru-baru ini mengklaim deforestasi di Indonesia menurun 75,03 persen selama periode 2019-2020.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada 3 Maret 2021, kementerian menginformasikan bahwa selama periode 2018-2019, luas lahan yang terdeforestasi mencapai 462,46 ribu hektar, sedangkan selama periode 2019-2020 menurun menjadi 115,46 ribu hektar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *